Mereka terus menyoroti skandal penambangan nikel secara ilegal yang diduga dilakukan oleh PT. Sumber Bumi Putera (SBP), tidak hanya itu topangan dukungan kelancaran ilegal mining mereka pun juga diduga mendapatkan support dari oknum-oknum penjabat sehingga terstrukturnya pola pengamanan pertambangan ilegal yang dilakukan PT. SBP membuahkan beberapa kali penjualan nikel aman tanpa ada penindakan.
Dugaan Akvitas Pertambangan nickel ilegal di kabupaten Konawe utara yang dilakukan oleh PT. SBP telah menjadi focus sorotan dan perhatian KASWARA pasalnya sampai hari ini Aparat Penegak Hukum (APH) Tumpul untuk menindak kasus kejahatan Kehutanan yang dilakukan oleh PT. SBP.
Presidium Kaswara Ahmad menjelaskan, bahwa informasi yang pihaknya temukan ada aktivitas pertambangan yang begitu masif dalam kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT) diduga dilakukan oleh PT. SBP, sementara ketika kita melihat dari Peta Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) yang dikantongi PT. SBP tempat mereka melakukan Aktivitas produksi telah keluar dari wilayah IPPKH.
“Kami menemukan ada aktivitas produksi yang bgtu masif dalam kawasan HPT diduga dilakukan oleh PT. SBP, dimana dalam aktivitas mereka telah menggarap dengan luas bukaan kurang lebih 58,19 Ha. Dengan ini PT. SBP telah melanggar UU No. 41 Tahun 1999 Tentang kehutanan dan UU 18 Tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan. Untuk itu kami meminta Bareskrim Polri agar memanggil dan memeriksa Dirut PT. SBP untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya.” Pungkasnya
Saat menemui massa aksi, Jamal Yanduan Bag Anev Humas Mabes Polri menjelaskan bahwa laporan rekan-rekan yang minggu lalu telah kami sampaikan ke Bareskrim mabes Polri untuk segera ditindak lanjuti, kami juga akan memberikan atensi agar secepatnya diproses untuk laporan hari ini menjadi data tambahan yang akan kami sampaikan pada Bareskrim Polri.
“Laporan rekan-rekan minggu lalu telah kami sampaikan ke Bareskrim Mabes Polri untuk ditindak lanjuti, Kami juga akan memberikan atensi agar sesegera mungkin ditindak lanjuti terkait laporan hari ini akan menjadi data tambahan, terkait perkembangan selanjutnya akan disampaikan lewat SP2HP.Ucapnya
Saat berunjuk rasa di depan gedung merah putih KPK RI ia menyampaikan, bahwa pihaknya mendukung upaya KPK RI dalam mengusut keterlibatan para pejabat dalam pusaran pertambangan nikel ilegal, untuk itu pihaknya berkomitmen dalam mendorong KPK RI untuk segera memproses hukum Dirut PT. SBP atas dugaan aktivitas ilegal minning dalam kawasan HPT dan mengakibatkan kerugian negara dengan jumlah yang sangat fantastis.
"Kami menyambut baik semangat KPK RI dalam mengusut keterlibatan pejabat daerah yang bermain nikel. Oleh karenanya kami berkomitmen dalam mendorong KPK RI untuk segera memproses hukum Dirut PT. SBP atas dugaan aktivitas Ilegal minning yang mengakibatkan kerugian negara", Tuturnya
Sementara itu, Mukti bagian penerimaan laporan dan pengaduan masyarakat di KPK saat menerima laporan dari masa aksi mengatakan, laporan kalian yang pertama sedang dalam tahap pemeriksaan dan telah diserahkan kebagian penyidikan untuk diproses serta laporan hari ini akan menjadi bukti tambahan kami.
“Laporan dari rekan-rekan yang pertama telah kami terima dan diserahkan kebagian penyidikan untuk diproses, dan laporan hari ini akan menjadi bukti tambahan yang kami serahkan ke bagian peyidikan. Informasinya akan kami sampaikan pada kontak persoal dalam laporan.” Ucapnya
Ahmad Kembali Menambahkan, pihaknya akan terus mengawal dugaan Kasus skandal ilegal minning PT. SBP sampai mendapatkan tindakan dari APH. Apabila minggu ini tidak ada perkembangan, maka pekan depan kami akan melakukan unjuk rasa di depan istana presiden untuk meminta presiden segera mengitruksikan pihak-pihak terkait agar segera bentindak.
“kami akan terus mengawal dugaan kasus skandal ilegal minning PT. SBP sampai tindak lanjuti oleh APH, dan apabila minggu ini tidak ada perkembangan proses penindakannya. Maka pekan depan kami akan kembali melakukan aksi unjuk rasa didepan istana presiden untuk meminta presiden segera menginstruksikan pihak-pihak terkait agar segera bertindak” Tutupnya
0 Komentar